Wa 081218197747 Advokasi

Advokasi

Ketresediaan untuk aborsi aman justru menguntungkan untuk indonesia khususnya para peremouan dan remaja perempuan agar tau terhadap informasi dan kesehatan serta ekonomi indonesia jika tidak di dukung dengan akses tersebut dampaknya perempuan indonesia dan remaja indonesia akan tidak mengetahui kesehatan diri sendiri dan rentan mengalami kekerasan seksual bagai mana perempuan bisa menikmati tentramnya negara kita.

Berawal Dari Hukum Di Belanda

Pembatasan Hak perempuan terhadap kesehatan diri sendiri bisa terlihat kerika perempuan melakukan aborsi diatur dalam undang undang, kitab perundang undangan hukum pidananĀ  KUHP yang mengatur soal aborsi merupakan peninggalan kolonial belanda sejak 1915 pun hukum yang menangani aborsi di belanda sudah dirubah hukum di indonesia masih membatasi praktek aborsi justru pelaku praktek dokter klinik bidan atau duku serta yang menemani tindakan aborsi dapat di jatuhi hukuman dan hukuman yang diambil melalui norma norma agama.

Izin Klinik Aborsi

Perjuangan aktivis untuk memperjuangkan hak hak perempuan untuk bisa mengakses aborsi aman di indonesia sudah dimulai sejak tahu 1970 hal ini dilakukan karena banyak perempuan yang mengingikan akses tersebut pada saat itu pemerintah juga memberi izin untuk klinik yang melayani praktek aborsi.

Hak Kesehatan Seksualitas Dan Reproduksi

UU NO.23 TAHUN 1992 tentang kesehatan keluar dan aborsi tidak disebutkan secara terang terang coba lihat pasal 15 bebrapa organisasi di indonesia sebut saja dua diatranya Yayasan Kesehatan Perempuan ( YKP ) dan Perkumpulan Kleuarga Berencana Indonesia ( PKBI ) Melanjutkan perjuanganya aktivis saat itu memilih tidak secara lanmgsung menyebutkan aborsi melainkan menggunakan jalur hak kesehatan dan reproduksi

Persyaratan Aborsi

Usaha mereka menghasilkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Aborsi boleh dilakukan dengan dua ketentuan, yaitu kasus perkosaan dan indikasi darurat medis. Peraturan turunannya pun sudah disahkan: PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Permenkes No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan. Meskipun sudah ada payung hukumnya, implementasinya belum berjalan sebagaimana mestinya. Perempuan masih kesulitan mencari akses aborsi aman. Itu sama saja memaksa perempuan untuk mengakses layanan aborsi tidak aman.

Obat cytotec asli :   Wa 081218197747 Permenkes Tentang Aborsi Akibat Perkosaan

Berbagai inisiatif perlu didorong agar Permenkes No. 3 Tahun 2016 ini dapat menjadi rujukan, salah satunya melalui sosialisasi kepada berbagai stakeholders. Tidak hanya sosialisasi, mekanisme rujukan yang jelas pun harus segera dibuat agar seluruh pihak terkait dapat menjalankan PP No. 61 Tahun 2014 dengan maksimal. Untuk mengawal dan mempercepat proses implementasi, keberadaan jaringan yang kuat sangat diperlukan untuk merumuskan strategi dalam memastikan pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan.

Kerja Sama Bersama Advokasi

Untuk mengawal dan memonitoring implementasi PP. NO 61 tahun 2014 sembilan organisasi dan sebelas individu yang punya perhatian terhadap hak asasi perempuan membentuk jaringan berada di lima provinsi di indonesia perhatian anggota Save All Women and Girls (SAWG) cukup beragam: pendidikan, layanan, advokasi, dan pengembangan kapasitas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Required fields are marked *

Mau Order? WhatsApp Sekarang